"Pemerintah tidak akan mematikan film impor," kata Jero Wacik di Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, Minggu malam.
Dia menjelaskan, permasalahan sekarang adalah pemerintah masih membahas mengenai besaran pajak perfilman untuk film nasional dan impor.
"Pembahasan ini belum selesai, belum tuntas, masih digodok, jadi jangan timbul protes dulu karena belum final," katanya.
Dia juga mengatakan, pemerintah tengah mencari solusi yang baik, berapa besaran pajak yang pantas dikenakan untuk film nasional dan film impor.
"Kebijakan ini bukan untuk mematikan film impor, hanya mencari berapa pajak yang pantas," katanya.
Dia juga menambahkan, pembahasan awal soal pajak perfilman yang ramai diberitakan mengakibatkan keresahan di masyarakat soal eksistensi film impor.
"Padahal keputusan belum ada, pembahasan baru dimulai tapi sudah ramai dibicarakan," katanya.
Untuk itu dia mengatakan dirinya akan berbicara dengan importir film impor untuk mencari kesepakatan diantara kedua belah pihak.
"Saya ingin mendengar langsung apa permintaan mereka dan mencari titik temu," katanya.
Pernyataan Jero Wacik tersebut menanggapi protes Ikatan Perusahaan Film Impor dan Asosiasi Produser Film Amerika (MPA) terhadap kebijakan pajak perfilman untuk film impor.(*)
(T.W004*H016)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
Sebentar-sebentar membuat ketentuan pajak baru yang membebani rakyat banyak. Alasannya untuk pembangunan, padahal kenyataannya lebih banyak digunakan untuk membiayai tunjangan dan fasilitas pejabat itu sendiri. Kasihan Rakyat Indonesia, 65 tahun merdeka, tapi kenyataannya masih dijajah oleh bangsa sendiri.
kok tanggapan anda jadi jauh bgt gitu ya?
mungkin perlu direnungkan dulu,
apakah pajak film impor yang dinaikkan akan semakin membebani rakyat banyak?
terima kasih