Diantara mereka yang telah hadir adalah tokoh Agama Konghucu Budi Tanoewibowo, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya, Ketua Umum MUI yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ma`ruf Amin, serta tokoh Katolik Frans Magnis Suseno.
Para tokoh agama itu mengaku menerima undangan untuk hadir dari Sekretariat Negara. Namun hingga saat ini belum muncul tokoh agama yang berkumpul di Ma`arif Institute untuk mengkritik pemerintah.
Sedangkan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang hadir pada pertemuan dimulai pukul 20.00 WIB itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.
Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pertemuan itu akan berlangsung terbuka untuk diliput media massa.
"Kita ingin suasananya cair, tidak ada hambatan," ujarnya.
Julian menjelaskan pertemuan itu diadakan untuk merespon permintaan salah satu tokoh agama Ketua PP Muhammadyah Din Syamsuddin yang ingin bertemu dengan Presiden Yudhoyono.
Presiden kemudian menanggapi positif permintaan tersebut sehingga mengagendakan pertemuan pada Senin malam di Istana Negara.
Julian memastikan hampir seluruh tokoh lintas agama akan hadir pada pertemuan tersebut.
"Kita mengundang para pemimpin tokoh agama lain, sedapat mungkin kita undang mereka," katanya.
Pertemuan itu sebagai buntut pernyataan para tokoh lintas agama yang meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kebohongan yang melukai hati nurani masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi.
"Segala bentuk kebohongan harus dihentikan. Undang-undang tidak lagi menjadi acuan dalam menjalankan bangsa dan negara," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Senin (10/1).
Sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pernyataan pencanangan tahun perlawanan terhadap kebohongan.
Para tokoh agama tersebut di antaranya Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid dan Romo Magnis Suseno.
Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus Lapindo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi.
(D013/B013/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
