"Isu tentang subsidi perikanan berhasil kita pertahankan di dalam pertemuan APEC," kata Gellwynn ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Sekjen KKP memaparkan bahwa isu subsidi harus tetap bisa dipertahankan karena hal tersebut akan sangat membantu nelayan skala kecil atau tradisional.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, juga akan membuat iklim perdagangan global terutama dalam beragam sektor perikanan tidak akan berjalan secara terlalu liberal.
Selama ini, sejumlah negara yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan subsidi bidang perikanan bagi para nelayan karena dinilai tidak sesuai dengan program liberalisasi perdagangan.
Ia mengakui, memang terdapat perbedaan pendapat terkait subsidi dalam Pertemuan Menteri Kelautan APEC, tetapi akhirnya juga diputuskan bahwa forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan itu tempatnya adalah di Pertemuan WTO ("World Trade Organizations"/Organisasi Perdagangan Dunia).
Gelwynn juga menegaskan, Indonesia khususnya KKP akan selalu mempertahankan posisi untuk mempertahankan subsidi bidang perikanan di berbagai forum pertemuan tingkat internasional.
Deklarasi Paracas yang merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Kelautan APEC di Paracas, Peru, menyebutkan antara lain mengenai pentingnya negosiasi subsidi bidang perikanan sebagai bagian dari WTO Doha Development Agenda dan mendorong APEC untuk secara aktif berkomitmen kepada hasil yang sukses dan efektif.
Hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam deklarasi tersebut, adalah sejalan dengan mandat Pertemuan WTO Hongkong 2005 untuk memperkuat subsidi sektor perikanan sebagai bagian penting untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lahan pekerjaan, dan keamanan pangan.
Deklarasi tersebut juga menyebutkan beberapa agenda aksi lainnya yaitu mempromosikan kerja sama agar dapat berkontribusi dalam kawasan APEC dan pemahaman ekosistem kelautan.
Selain itu, APEC juga akan memastikan manajemen berkelanjutan dari lingkungan kelautan dengan mendorong pembangunan kapasitas dan saling membagi informasi untuk melindungi kesehatan manusia, menyediakan keuntungan ekonomi dan sosial, serta berkontribusi kepada keamanan pangan.
Deklarasi Paracas juga mendorong APEC untuk mengurangi berbagai sumber di laut dan daratan yang mengakibatkan polusi dan sampah di lautan, saling mengumpulkan dan membagi pengetahuan ilmiah tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem pantai dan lautan, perikanan, dan aquakultur.
Terakhir, Deklarasi Paracas juga mempromosikan manajemen berkelanjutan dari sumber perikanan dan akuakultur baik domestik maupun internasional, melalui aplikasi ilmu manajemen, implementasi pendekatan ekosistem, dan pendekatan yang hati-hati dalam bidang perikanan, dan memastikan telah terdapatnya kapasitas institusional yang memadai.
Pada tahun 2010, KKP telah mengusulkan alokasi subsidi BBM sebanyak 2.516.976 kiloliter yang terdiri atas 1.955.376 kiloliter per tahun untuk nelayan dan 561.600 kiloliter per tahun untuk pembudidaya ikan skala kecil.
(M040/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
