"Bangsa Indonesia mengharapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagai diplomat memiliki martabat dalam perundingan tersebut," kata Pramono Anung kepada pers di Gedung DPR di Jakarta, Selasa.
Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ini menambahkan, bangsa Indonesia mengharapkan Menlu lebih mempunyai sikap bagaimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dipertahankan meskipun Indonesia juga memiliki persoalan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang jumlahnya 2,2 juta orang yang harus diberikan perlindungan.
Menurut dia, keseimbangan antara martabat bangsa untuk menegakkan kedaulatan negara dan persoalan banyaknya TKI di Malaysia yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Bagi DPR RI, kata dia, yang paling penting sebenarnya bukan sekadar perundingan secara tertulis atau tidak tertulis, tetapi bagaimana implementasi ke depan dari hasil perundingan tersebut.
"Apakah akan ada perkembangan ke arah perbaikan dan Malaysia bisa lebih menghormati bangsa Indonesia sebagai bangsa serumpun dalam kehidupan diplomatik yang sejajar," katanya.
Menurut Pramono, perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, di Kinabalu, Sabah, Malaysia, Senin (6/9) kemarin, adalah
perundingan yang masih terlalu diplomatis, terutama yang diumumkan tidak menunjukkan adanya diplomasi yang betul-betul menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri.
Dalam konteks diplomasi itu, kata dia, mungkin Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman tidak menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada Indonesia, tetapi seharusnya dalam "minderhead note" atau catatan yang diberikannya kepada Menlu Indonesia Marty Natalegawa, permintaan maaf secara tertulis harus disampaikan.
"Saya juga tidak melihat itu disampaikan oleh Menlu Malaysia," katanya.
Sementara itu, kata dia, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan permintaan maaf secara lisan maupun secara tertulis dalam catatan yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia.
(R024/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
