Kami akan menyeleksi dan menghasilkan 100 proposal unggulan, untuk mendukung pelaku usaha sektor perikanan dan maritim mendapatkan kredit pembiayaan Rp43 triliun,"
Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan menyiapkan 100 proposal unggulan sektor perikanan dan kemaritiman yang diperkirakan bakal lebih dapat mengoptimalkan momentum program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Kami akan menyeleksi dan menghasilkan 100 proposal unggulan, untuk mendukung pelaku usaha sektor perikanan dan maritim mendapatkan kredit pembiayaan Rp43 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Yugi, pada tahap awal Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan akan meminta Kadin daerah, asosiasi dan pelaku usaha non-Kadin di seluruh Indonesia untuk mengirimkan proposal, sehingga setiap pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan bisa memanfaatkan momentum tersebut secara optimal.

Ia mengasumsikan bahwa setiap daerah akan mengirimkan sekitar 10 proposal jadi jumlah total untuk seluruh 33 provinsi di Tanah Air diprediksi akan mencapai sebanyak 330 proposal.

"Dari 330 proposal itu akan kami screening untuk mendapatkan 100 proposal unggulan yang akan mendapatkan kredit tersebut," katanya.

Meski demikian, ujar dia, pihaknya juga ingin memulai penyaluran kredit tersebut pada tiga bisnis kelautan dan perikanan lebih dahulu.

Waketum Kadin memaparkan, ketiga bisnis sektor kelautan dan perikanan itu adalah bisnis pelabuhan, budidaya udang, dan sentra perikanan terpadu.

"Pasalnya, nilai ekspor ketiga bisnis itu cukup tinggi dan banyak pelaku usaha yang telah memiliki proposal tersebut," ujarnya.

Waketum Kadin menjelaskan, program pemberian kredit perbankan itu didukung oleh seluruh perbankan nasional dan asing yang ada di Indonesia. Namun sebagai bank inisiator yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulsel.

Menurut dia, program yang diinisiasi oleh Kadin Kelautan Perikanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, telah dibahas sejak Oktober 2014 lalu. "Ditambah lagi, laut kita nomor 2 terbesar setelah Kanada. Jadi kami sangat optimistis hal itu tercapai," kata Yugi.

Ia mengemukakan, Kadin, OJK, Kementerian Perhubungan, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk program kredit kelautan perikanan dan maritim di Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5).

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015