"Jangan sampai terulang pengalaman buruk seperti proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap pertama terulang lagi," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, berasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kapasitas operasi proyek tersebut rendah yakni hanya 35-50 persen.
Selain itu, pengalaman buruk lainnya adalah kasus pembelian bus transjakarta dari Tiongkok yang ternyata berkarat.
Saat ini, kasus tersebut masih mengendap.
"Pemerintah harus belajar dari pengalaman tersebut dengan memperbaiki syarat dan ketentuan kontrak, serta melakukan pengawasan yang ketat dalam eksekusinya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ecky juga mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam kesepakatan kerja sama dengan Tiongkok.
Pertama, memastikan kualitas dan ketepatan waktu proyek tersebut.
Kedua, memastikan penyerapan tenaga kerja dan tingkat kandungan dalam negeri semaksimal mungkin.
Dan ketiga, memastikan transfer teknologi dan pengetahuan dilakukan agar tidak ada ketergantungan pada Tiongkok hingga ke masa depan.
"Ingat, itu utang yang harus dibayar oleh anak cucu kita. Sedangkan mereka tidak mau memberi utang tanpa dapat keuntungan melalui proyek-proyeknya. Celaka jika kita berutang tapi barang yang diberikan buruk kualitasnya, sedangkan barang itu diharapkan yang akan mendongkrak pendapatan kita. Apalagi, kalau pengelolaannya tidak benar, malah bisa jadi bancakan," katanya.
Oleh karena itu, Ecky menilai semestinya Indonesia punya posisi tawar yang kuat karena kedua negara memiliki kepentingan yang sama besarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika.
Pertemuan itu menyepakati Tiongkok akan mendapatkan sejumlah proyek infrastruktur dengan opsi pinjaman sebesar Rp674 triliun.
Atas hal tersebut, Ecky menggarisbawahi niatan Presiden Jokowi untuk meninggalkan hegemoni International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank, tetapi malah mengambil pinjaman Tiongkok.
"Pemerintah harus hati-hati dalam kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok. Jangan sampai pengalaman buruk di bidang infrastruktur dengan Tiongkok terulang lagi," tegasnya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
