"Distribusi soal UN untuk SMA/MA akan berlangsung pada 8-9 April mendatang," kata Kepala Biro Operasi Polda Jatim Kombes Pol Mamboying dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN 2015 untuk Jatim di Surabaya, Rabu.
Namun, distribusi untuk wilayah kepulauan di Sumenep dan Gresik dilaksanakan pada 2 April, karena jadwal keberangkatan kapal ke lokasi tidak setiap hari, sehingga ada rentang waktu menjelang UN SMA/MA pada 13-16 April.
"Pengamanan yang kami lakukan juga tidak sampai masuk ke tempat percetakan atau ruang kelas, tapi pengamanan kami hanya di ring 2 untuk mengawal distribusi dokumen soal dan mengawasi oknum pelaksana," katanya.
Dalam pengawalan dokumen dan pengawasan oknum pelaksana itu, pihaknya melakukan pengamanan secara melekat dengan menempatkan dua personel untuk setiap sekolah yang sifatnya pengawasan dari luar.
"Kami juga menempatkan polisi berpakaian preman," katanya dalam rakor yang dihadiri kepala dinas pendidikan dan kementerian agama serta kepala bagian operasi Polres se-Jatim itu.
Sementara itu, ketua pelaksana UN 2015 di Jatim Dr Harun yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu menegaskan bahwa rakor yang sudah berkali-kali dilaksanakan itu penting menunjukkan kesiapan maksimal.
"Sinergi itu penting dan kita sudah membuktikan bahwa sinergi yang kita lakukan selama ini menghasilkan prestasi pelaksanaan dan akademik di Jatim, sehingga Jatim selama ini menjadi barometer UN," katanya.
Tahun 2015, peserta UN SMA pada 13-16 April mencapai 429.850 siswa yang terdiri dari SMA 148.456 siswa, MA 84.400 siswa, SMA Terbuka 20 siswa, SMA Luar Biasa 245 siswa, dan SMK 196.729 siswa.
Sementara itu, untuk peserta UN SMP pada 4-7 Mei mendatang mencapai 586.467 siswa yang terdiri dari SMP 401.869 siswa, MTs 180.373 siswa, SMP Terbuka 3.962 siswa, dan SMP Luar Biasa 253 siswa.
Pada tahun 2015 pula, pelaksanaan UN ada dua model yakni UN Daring (dalam jaringan internet/online) atau UN berbasis daring/online dan UN berbasis kertas. Khusus UN Daring tercatat 585 sekolah se-Indonesia dan 164 sekolah di antaranya berasal dari Jatim.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim yang baru, yakni Saiful Rahman, menyatakan kebocoran UN itu sebenarnya tidak ada, namun dibuat ada untuk kepentingan politik tertentu.
"Saya pernah di Dinas Pendidikan dan pernah menjadi pelaksana UN. Saya tahu persis bahwa kebocoran UN itu sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan untuk komoditas politik," katanya.
Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim itu menyatakan pihaknya tidak ingin ada lagi politisasi UN seperti sebelumnya. "Ke depan, hal itu (politisasi) tidak boleh terjadi lagi," katanya.
Pewarta: Edy M Ya'kub
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
