... harusnya pemerintah bisa menahan berbagai kebijakan yang membuat dunia usaha dan masyarakat kesulitan...Medan (ANTARA News) - Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mengikuti harga pasar dunia ditanggapi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara, bahwa itu berpengaruh pada biaya transportasi dunia usaha.
"Secara langsung kenaikan BBM tidak berpengaruh pada biaya produksi karena industri menggunakan BBM industri. Tetapi akhirnya memang akan berdampak karena kenaikan BBM itu akan berpengaruh pada biaya transportasi," kata Sekretaris Apindo Sumatera Utara, Laksamana Adiyaksa, di Medan, Senin.
Dia belum bisa menjabarkan berapa persen kenaikan biaya produksi akibat kenaikan biaya transportasi itu dengan alasan belum dihitung apalagi ongkos transportasi juga belum dinaikkan pengusahanya.
"Yang pasti, biaya transportasi di komponen biaya produksi usaha ada sekitar 10 persen,"katanya.
Laksamana menyebutkan, sebaiknya pemerintah membuat konsep atau kalkulasi jelas tentang harga BBM agar tidak terjadi fluktuasi apalagi dengan waktu cepat.
Menurut dia, fluktuasi harga BBM apalagi dengan tempo waktu cepat menyulitkan pengusaha menghitung biaya produksi.
Padahal, kata dia, perhitungan biaya produksi yang pas, sangat dibutuhkan pengusaha untuk menetapkan harga.
Konsumen juga memerlukan stabilitas harga. "Jadi kalau harga naik yah sekali saja, tidak bolak-balik naik," katanya.
Adhyaksa menyebutkan, dewasa ini, harusnya pemerintah bisa menahan berbagai kebijakan yang membuat dunia usaha dan masyarakat kesulitan mengingat dampak krisis global masih dirasakan. Rupiah juga cenderung tidak menguat di tengah cadangan devisa yang cuma kurang dari 120 miliar dolar Amerika Serikat.
Akibat krisis global, permintaan dan harga jual berbagai komoditas dan hasil industri lainnya masih tetap tren melemah.
Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Pratomo, menyebutkan, kenaikan BBM, gas dan tarif listrik akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan perekonomian.
"Jadi seharusnya pemerintah berhati-hati menaikkan tarif/harga BBM gas dan listrik, meski di satu sisi, kebijakan itu untuk mengurangi beban subsidi," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
