Lembaga Intergovernmental Authority on Development (IGAD) telah menengahi perundingan perdamaian Sudan Selatan guna mengakhiri lebih dari satu tahun konflik di negara termuda di dunia tersebut.
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar menandatangani kesepakatan terakhir pada 1 Februari 2015 untuk mengakhiri perundingan paling lambat pada 5 Maret, dan untuk mendirikan pemerintah peralihan paling lambat pada 9 Juli tahun ini.
Kedua pemimpin itu melakukan pertemuan langsung pada Selasa (3/3) dan telah berunding di bawah penengahan pimpinan IGAD di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.
Di dalam pesannya kepada rakyat Sudan Selatan, Perdana Menteri Hailemariam Desalegn dari Ethiopia, yang juga adalah Ketua IGAD pada Jumat mengatakan, "Presiden Kiir dan Dr. Machar sepakat bahwa mereka akan mencapai kesepakatan paling lambat pada 5 Maret."
"Tenggat itu telah lewat. Pembicaraan dilanjutkan pada pagi ini, setelah tenggat berlalu. Saya menyesal memberitahukan bahwa pembicaraan tidak menghasilkan terobosan yang diperlukan," katanya seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Menurut dia, Kiir dan Machar telah meyakinkan para pemimpin negara anggota IGAD bahwa mereka terikat komitmen pada perdamaian.
Ia menambahkan bahwa pada waktu yang sama ada orang di kedua pihak yang terus menabuh genderang perang.
"Ini tidak benar. Tak ada pembenaran bagi dilanjutkannya konflik. Perang harus diakhiri sekarang," katanya.
Ia mengatakan upaya IGAD belum memberi hasil yang diperlukan dan rencana aksi bersama akan dibahas di kalangan pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Ia meminta rakyat Sudan Selatan menolak untuk memberi dukungan kepada orang yang menganjurkan perang, penghancuran dan pembunuhan, dan meminta mereka tidak kehilangan harapan karena Wilayah IGAD dan dunia akan mendukung mereka. (Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
